Bertempat di Aula Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Muara Bungo, Kamis (20 Juni 2024), dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas).

FGD yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo ini, diikuti oleh 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KBP3A), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bungo. Kehadiran Bappeda diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi, Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si.

Sebagai inisiator FGD, Kepala BPJS Cabang Muara Bungo, Asfurina dan Kepala Bidang Kepesertaan Elfira Tirta Sari menjelaskan bahwa, sampai saat ini capaian UHC Kabupaten Bungo baru mencapai 86%. Dari jumlah penduduk sebanyak 370.379 orang, realisasi penduduk yang terdaftar memiliki perlindungan kesehatan baru mencapai 318.509 orang. Itu artinya, masih terdapat 51.870 orang yang belum memiliki perlindungan kesehatan. Oleh sebab itu, Asfurina mendorong agar Pemkab Bungo memberikan dukungan dalam rangka percepatan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) yaitu 98% pada Bulan Agustus 2024.

Menanggapi penjelasan tersebut, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo, Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa Pemkab Bungo pada prinsipnya berkomitmen untuk mencapai target UHC secara nasional. Namun demikian, perlu pembahasan lebih intensif dengan pengambil kebijakan, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di samping itu, Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyiapkan skema pemberian penghargaan (reward) kepada daerah-daerah yang mampu memenuhi target UHC nasional, misalnya dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID), Dana Insentif Fiskal (DIF), dan lain-lain.

Di penghujung FGD, Asfurina menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Penandatanganan Komitmen UHC oleh Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi sekaligus Pemberian UHC Award Tingkat Provinsi Jambi.