Pada Hari Jum’at-Sabtu, Tanggal 10-11 Januari 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Rencana Pengembangan Secara Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bungo Terhadap Sistem Informasi Pemetaan Ruang Mikro (PRM) yang telah dibangun oleh KKI-Warsi serta acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aplikasi PRM dari Direktur Eksekutif KKI-Warsi (Adi Junedi) kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bungo (H. Deddy Irawan, S.E., M.M). 

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda mengulas kembali terkait dengan sejarah PRM, seperti: 1). PRM diinisiasi melalui kerjasama antara KKI-Warsi dan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang di launching pertama kali oleh Bupati Bungo di Hotel Amaris Muara Bungo pada Tahun 2016/2017; 2). Awalnya, PRM ini menggusung jargon Dusun Online dengan pilot project lokasi adalah dusun yang berada di Kecamatan Bathin III Ulu; 3). Dalam perjalannya selama ± 6 Tahun, Dusun Online bertransformasi menjadi PRM (Pemetaan Ruang Mikro) dengan konsep yang lebih spesifik dan matang; 4). Sampai dengan saat ini, PRM masih dikelola dan dimanage oleh KKI-Warsi; 5). Tentunya, dengan tetap mengedepankan azas dan aspek yang ingin disasar dari terbentuknya PRM, maka PRM tersebut harus menjelma menjadi sesuatu yang diperioritaskan. Kebutuhan dan perioritas tersebut sudah tentu menjadi domain user dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bungo; dan 6). Berkenan dengan hal tersebut, sudah saatnya PRM tersebut menjadi bagian secara langsung dan secara mandiri yang harus dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.

Kepala Bappeda juga menyampaikan penekanan terhadap rencana pengembangan Aplikasi PRM, bahwa: 1). PRM akan dijadikan Bank Data yang di input dan dengan output 2 arah (di kerjakan oleh OPD dan Desa juga divaliidasi oleh OPD dan Desa); 2). Data kebutuhan OPD lebih spesifik dan lebih komplek, sehingga diperlukan Sistem Informasi persektor yang nanti tetap berinduk kepada PRM sebagai Bank Data (satu data); 3). Data persektor ini akan dijadikan basis pengembangan PRM setelah database persektor dari Sistem Informasi persektor tersebut terkumpulkan; 4). Kompleksitas kebutuhan data yang dirasakan belum match dengan ketersediaan SDM di Desa; dan 5). Tidak adanya jaminan bahwa Dana Desa akan selalu ada. Sementara itu, Perangkat Daerah akan selalu memproduksi data tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, konsep PRM yang dipilah persektor akan menjadi sangat efektif dan efisien untuk dijadikan s ebagai  solusi keterisian Bank Data PRM. (zk)