BAPPEDA
Pemerintah Kabupaten Bungo
BAPPEDA
Pemkab Bungo
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Data Terpadu
Informasi terkini seputar kegiatan dan pengumuman Bappeda
Rendahnya Dana Transfer Umum (DTU) Tahun 2026 yang diterima oleh Kabupaten Bungo dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo. DTU yang rendah itu ternyata dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian terhadap upaya pembaharuan (update) data pembangunan, yang menjadi kriteria utama bagi pemerintah pusat dalam penyaluran DTU kepada daerah di seluruh Indonesia. Terhadap fakta yang kurang menggembirakan itu, telah memantik Pemkab dan BPS untuk berkolaborasi guna menemukenali faktor-faktor yang selama ini dianggap berkontribusi dalam mengkondisikan rendahnya DTU yang diterima tersebut. Bertempat di Ruang Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS Kabupaten Bungo pada Hari Kamis (16 April 2026), diadakan Rapat Pembahasan Data Dana Alokasi Umum (DTU) dan Data Sektoral. Rapat dipimpin bersama oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Bungo H. Deddy Irawan, S.E., M.M. dan Kepala BPS Kabupaten Bungo Ardiansyah, S.ST., M.E. Beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bungo turut hadir, termasuk dari Bappeda Kabupaten Bungo, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Tonny Apriansyah, S.E., M.E., Perencana Ahli Madya Dr. Yunardi, S.KM., M.Kes, dan Perencana Ahli Muda Dr. Aminah, S.Sos., M.M.Salah satu topik menarik yang dibahas saat rapat adalah tentang upaya untuk meningkatkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Bungo. Menurut Ardiansyah, S.ST., M.E.,IKK bukanlah sekedar angka, namun juga menjelaskan tentang peringkat kemahalan dan digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kemahalan biaya mendirikan bangunan di suatu daerah. IKK diperoleh dengan cara melakukan Survei Harga Kemahalan Konstruksi yang mencakup material natural, material pabrikan, serta sewa alat berat dan upah jasa konstruksi.Di sisi lain, H. Deddy Irawan, S.E., M.M. menegaskan tentang pentingnya sinergi bersama seluruh OPD teknis dan BPS dalam meningkatkan IKK Kabupaten Bungo Tahun 2025 yaitu 87,74. Khusus terhadap IKK ini, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) ini minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk secara serius melakukan upaya update data, terutama dari sisi perlunya revisi terhadap regulasi menyangkut standar harga yang berlaku saat ini. Rapat berlangsung secara dinamis dan konstruktif. Di penghujung rapat, Kepala BPS Kabupaten Bungo kembali mengingatkan tentang pentingnya upaya bersama untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026 di Kabupaten Bungo. Dengan tagline Mencatat Indonesia, Kepala BPS Kabupaten Bungo mengajak seluruh jajaran Pemkab Bungo untuk mengawal pelaksanaan SE Tahun 2026 demi mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi masih memiliki komitmen yang kuat untuk terus melaksanakan pembangunan. Berbagai program prioritas juga tetap dijalankan guna memberi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027.Menurut Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., selama 2 (dua) tahun terakhir, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Program Prioritas Presiden RI untuk Provinsi Jambi mengalami peningkatan, yaitu Rp 1,46 Trilyun di tahun 2025 dan Rp 1,5 Trilyun di tahun 2026. Alokasi anggaran itu di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas berupa jalan strategis dan Bandar Udara (Bandara) Muara Bungo, infrastruktur ketahanan pangan berupa irigasi dan pengolahan lahan, infrastruktur kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Program Tiga Juta Rumah.Musrenbang RKPD yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, berlangsung pada Hari Rabu, 15 April 2026. Forum perencanaan pembangunan tahunan tingkat Provinsi Jambi ini, dihadiri oleh sejumlah narasumber antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A., Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, S.P., M.S., Ph.D, dan Direktur Perencanaan Makro Investasi pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Aditia Prasta, S.T., M.M. Juga turut hadir Para Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi, termasuk Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. Tampak hadir mendampingi Bupati Bungo antara lain Kepala Bappeda Kabupaten Bungo Redawati, S.P., M.E., Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Tonny Apriansyah, S.E., M.E., Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Dewi Rejeki, S.Pt., M.M., dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yusron, S.H., M.Si. Dalam kapasitas sebagai Narasumber Utama (Keynote Speech), Wamendagri Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A. menekankan tentang pentingnya Pengelolaan Negara secara Handal, Terampil, dan Cerdas. Melalui materinya yang berjudul Statecraft: The Skillfull Management of State Affairs, Bima Arya Sugiarto menguraikan tentang 4 (empat) Kunci Sukses Pembangunan, yang meliputi Visi Nasional yang Konsisten dan Lintas Generasi, Kemandirian, Kepemimpinan yang Efektif, serta Kolaborasi dan Inovasi. Tidak lupa pula, Bima Arya Sugiarto mengingatkan para Kepala Daerah tentang bahaya korupsi. Bahkan menurutnya, sejak tahun 2005 terdapat 504 kasus korupsi yang menjerat Kepala Daerah di Indonesia, dengan rincian: Gubernur 39 kasus, Wakil Gubernur 7 kasus, Bupati 284 kasus, Wakil Bupati 66 kasus, Walikota 78 kasus, Wakil Walikota 25 kasus, Pj. Bupati 4 kasus, dan Pj. Walikota 1 kasus.Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 yang bertema Akselerasi Produktivitas, Investasi, dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing ini, berlangsung setengah hari dan diselingi dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang sebagai simbol komitmen bersama antara Pemprov Jambi, Pemkab/Pemkot, serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
Memenuhi undangan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor Und-168/Bappeda-2.1/I/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo, dipimpin oleh Kepala Bappeda Redawati, S.P., M.E., kemarin (Jum’at, 13 Februari 2026) mengikuti Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) Provinsi Jambi Tahun 2026. Pertemuan ini dipimpin oleh Ade Irwansyah, S.H., M.H. (Perwakilan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jambi) dan dihadiri pula oleh Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.Pada forum memperjuangkan usulan pembangunan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, turut hadir seluruh Kepala Bidang lingkup Bappeda Kabupaten Bungo, yaitu Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam), Dewi Rejeki, S.Pt., M.M. (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), Yusron, S.H., M.Si (Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan), Mita Mellia, S.T. (Plh. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah), Netty Seprahandriyani, S.P., M.A.P. (Plh. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah), termasuk Fadly Gusriady, S.E., M.Ak (Admin SIPD).Setelah melalui diskusi dan adu argumentasi dengan Perwakilan OPD lingkup Pemprov Jambi, dari 28 usulan yang diajukan oleh Bappeda Kabupaten Bungo, akhirnya 21 usulan dinyatakan diterima, dengan rincian 13 usulan dinyatakan diterima tanpa catatan, 7 usulan dinyatakan ditolak, dan 1 usulan dinyatakan diterima dengan catatan dibahas lebih lanjut. Sejumlah usulan yang dinyatakan diterima tersebut, merupakan akumulasi dari usulan yang menjadi kewenangan Pemprov Jambi di wilayah Kabupaten Bungo.Kegiatan yang menjadi agenda perencanaan tahunan tersebut, diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara FLPD dan diharapkan terealisasi pada tahun 2027 yang akan datang.
Kondisi infrastruktur yang belum optimal sehingga melemahkan konektifitas antar-wilayah, mendominasi pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) Pelepat Ilir Tahun 2027. Kegiatan perencanaan tahunan yang dibuka secara resmi oleh Camat Pelepat Ilir Iqra’ Sugandi, S.STP., M.IL berlangsung hari ini (Selasa, 10 Februari 2026).Tampak hadir pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Pelepat Ilir antara lain Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pelepat Ilir, Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabupaten Bungo, Para Datuk Rio Se-Kecamatan Pelepat Ilir, Ketua Tim Penggerak PKK Pelepat Ilir, Direktur RSUD Tipe D Kuamang Kuning, dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Bahkan 5 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dari Daerah Pemilihan (Dapil) II turut hadir, antara lain Jumari (Ari) Wardoyo, Slamet Riyadi, Kasbudi, Rahmat Arpison, dan Edo Maizaki.Kehadiran Bappeda Kabupaten Bungo pada forum perencanaan rutin tahunan ini diwakili oleh Tim I, yang terdiri dari Ketua Tim Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam), Dr. Aminah, S.Sos., MM (Perencana Ahli Muda), Hadis Setiawati, S.E. (Analis Perencanaan), dan M. Ryan Bendra Valdo, S.Kom. Dalam arahannya, Ketua Tim I menegaskan tentang pentingnya perencanaan berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda ini juga mengajak seluruh unsur pemerintah dusun untuk bisa menerima keterbatasan kondisi fiskal daerah saat ini.Hasil rekapitulasi input usulan pada Aplikasi SIPD, tercatat ada 94 usulan yang berasal 17 dusun yang ada di Kecamatan Pelepat Ilir dan sebagian besar terdiri dari usulan yang berkaitan dengan infrastruktur. Musrenbangkec Pelepat Ilir diakhiri dengan penyerahan Berita Acara Hasil Musrenbangkec dan Daftar Usulan Prioritas Kecamatan Pelepat Ilir dari Camat Pelepat Ilir kepada Ketua Tim I.
Profil & Penghargaan Instansi
Jl. RM. Thaher No.501, Rimbo Tengah, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211
Informasi agenda dan kegiatan resmi Bappeda Kabupaten Bungo
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2027 adalah pertemuan dialogis antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi, masukan, dan penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2027. Acara ini bertujuan menyempurnakan dokumen perencanaan awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2027
Waktu
04 March 2026
Lokasi
Ruang Aula Cempaka Bappeda Kab. Bungo
Jam / Durasi
08:30 WIB s.d Selesai
