Setelah cukup lama diwacanakan, akhirnya Komisi Irigasi (Komir) terbentuk di Kabupaten Bungo. Bertindak sebagai inisiator, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra VI menekankan tentang pentingnya kelembagaan Komir dalam mengkomunikasikan penggunakan jaringan irigasi antara pemerintah daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Bertempat di Hotel Amaris Muara Bungo (Kamis, 6 Juni 2024), pembentukan Komir diawali dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang diwakili oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai (FORDAS), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), dan P3A Se-Kabupaten Bungo.

Dalam kesempatan menyampaikan arahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo Drs. Mursidi, M.M. menegaskan dukungan Pemkab Bungo terhadap pembentukan Komir. Menurut Sekda, sebagai daerah yang masyarakatnya masih mengkonsumsi beras sebagai bahan kebutuhan pokok, Pemkab Bungo prihatin terhadap terus menurunnya areal Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Bungo. Mengutip data yang bersumber dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekda mengatakan bahwa areal LSD di Kabupaten Bungo saat ini tinggal 4.631,57 HA. Oleh sebab itu, Sekda menegaskan tentang pentingnya FGD ini agar menghasilkan rumusan dan keputusan penting menyangkut pemanfaatan irigasi di masa depan.

Di sisi lain, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP) BWS Sumatra VI, Yuhdi Pratikno, S.T., M.T., menyampaikan harapannya agar Komir Kabupaten Bungo dapat segera memaksimalkan perannya dalam menjembatani kepentingan P3A dengan pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang pembentukannya diinisiasi oleh pemerintah pusat, menurutnya Komir harus mampu memberikan peningkatan kesejahteran dan kemakmuran bagi petani di Kabupaten Bungo.

Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini, selain dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan irigasi, juga dihadiri oleh unsur Bappeda Kabupaten Bungo. Selain Kepala Bappeda H. Deddy Irawan, S.E., M.M., juga tampak hadir Kepala Bidang Ekonomi Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Yusron, S.H., M.Si, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Dewi Rejeki, S.Pt., M.E., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Supardi, S.A.P., M.A.P., serta beberapa orang pejabat fungsional di Bappeda Kabupaten Bungo.   

FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya tentang pentingnya finalisasi atas draft Keputusan Bupati Bungo tentang Personil Komir Kabupaten Bungo. Finalisasi atas draft ini diperlukan sebagai bagian dari prasyarat untuk pengukuhan oleh Komir Provinsi Jambi.