Rendahnya Dana Transfer Umum (DTU) Tahun 2026 yang diterima oleh Kabupaten Bungo dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo. DTU yang rendah itu ternyata dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian terhadap upaya pembaharuan (update) data pembangunan, yang menjadi kriteria utama bagi pemerintah pusat dalam penyaluran DTU kepada daerah di seluruh Indonesia.   

Terhadap fakta yang kurang menggembirakan itu, telah memantik Pemkab dan BPS untuk berkolaborasi guna menemukenali faktor-faktor yang selama ini dianggap berkontribusi dalam mengkondisikan rendahnya DTU yang diterima tersebut. Bertempat di Ruang Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS Kabupaten Bungo pada Hari Kamis (16 April 2026), diadakan Rapat Pembahasan Data Dana Alokasi Umum (DTU) dan Data Sektoral.

Rapat dipimpin bersama oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Bungo H. Deddy Irawan, S.E., M.M. dan Kepala BPS Kabupaten Bungo Ardiansyah, S.ST., M.E. Beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bungo turut hadir, termasuk dari Bappeda Kabupaten Bungo, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Tonny Apriansyah, S.E., M.E., Perencana Ahli Madya Dr. Yunardi, S.KM., M.Kes, dan Perencana Ahli Muda Dr. Aminah, S.Sos., M.M.

Salah satu topik menarik yang dibahas saat rapat adalah tentang upaya untuk meningkatkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Bungo. Menurut Ardiansyah, S.ST., M.E.,IKK bukanlah sekedar angka, namun juga menjelaskan tentang peringkat kemahalan dan digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kemahalan biaya mendirikan bangunan di suatu daerah. IKK diperoleh dengan cara melakukan Survei Harga Kemahalan Konstruksi yang mencakup material natural, material pabrikan, serta sewa alat berat dan upah jasa konstruksi.

Di sisi lain, H. Deddy Irawan, S.E., M.M. menegaskan tentang pentingnya sinergi bersama seluruh OPD teknis dan BPS dalam meningkatkan IKK Kabupaten Bungo Tahun 2025 yaitu 87,74. Khusus terhadap IKK ini, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) ini minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk secara serius melakukan upaya update data, terutama dari sisi perlunya revisi terhadap regulasi menyangkut standar harga yang berlaku saat ini.

Rapat berlangsung secara dinamis dan konstruktif. Di penghujung rapat, Kepala BPS Kabupaten Bungo kembali mengingatkan tentang pentingnya upaya bersama untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026 di Kabupaten Bungo. Dengan tagline Mencatat Indonesia, Kepala BPS Kabupaten Bungo mengajak seluruh jajaran Pemkab Bungo untuk mengawal pelaksanaan SE Tahun 2026 demi mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia.