Setelah menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit Tahun 2024 sebesar Rp 14,9 Milyar lebih, Kabupaten Bungo kembali menerima alokasi yang sama untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,6 Milyar lebih. Raihan ini tentu menggembirakan, di saat adanya penundaan beberapa DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, seperti DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.

Terkait dengan alokasi DBH Kelapa Sawit tersebut, Bappeda Kabupaten Bungo kemarin (Kamis, 16 Januari 2025) mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Kelapa Sawit Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Provinsi Jambi. Rapat yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi ini, didasarkan atas Surat Kepala BPKPD Provinsi Jambi Nomor 900.1.14.3.24/BPKPD-2.1/I/2025 Tanggal 9 Januari 2025.

Hadir pada rapat yang berlangsung secara virtual (online) di Ruang Anggrek Bappeda Kabupaten Bungo antara lain Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappeda Supardi, S.A.P., M.A.P., Perencana Ahli Madya Dr. Yunardi, S.KM., M.Kes serta beberapa orang pejabat fungsional (tertentu dan umum), dan tenaga honorer di lingkup Bappeda Kabupaten Bungo. Di samping itu, juga hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bungo (Hedry Nora, S.H.) serta perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo.    

Aditya Rachman Prasetio, S.E., M.SAk  (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada BPKPD Provinsi Jambi) selaku host pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mempertajam RKP DBH Kelapa Sawit yang telah disusun oleh seluruh pemda Se-Provinsi Jambi. Rapat juga menayangkan sekaligus mendiskusikan semua RKP DBH Kelapa Sawit seluruh kabupaten/kota Se-Provinsi Jambi. Terhadap tayangan RKP tersebut, semua penanggap dari unsur pemerintah pusat memberikan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Adapun para penanggap itu adalah Winardito, S.Sos., M.E. dan Marlina, S.E., M.M. (dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), Prasetyo (dari Kementerian Pertanian), Muhammad Taufik, S.T., M.T. dan Brigitta Yolanda, S.T. (dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), serta Isluyandari (dari Kementerian Lingkungan Hidup).